Oleh Shohifur Ridho Ilahi
Sekitar lima belas menit setelah Sri W. Dadari tiba di Sanggarbambu ’59, tempat dia berporses sebagai aktor, datanglah dua seniman Madura yang tinggal di Jogjakarta untuk bertamu dan membicarakan keinginannya membawa komunitas itu pentas di Madura. Mereka akan pulang dengan membawa oleh-oleh pertunjukan tari, musik, dan drama ke kampung halamannya. Sementara Sanggarbambu 59’ diminta mempersiapkan pertunjukannya untuk turut serta tur ke Tanah Garam.
Keinginan mereka beroleh jawab membahagiakan dari pihak yang diajak, maka jadwal pun ditentukan, dan bulan Juni disepakati sebagai bulan merayakan seni. Tidak tanggung-tanggung, Sanggarbambu ’59 mempersiapkan tiga repertoar sekaligus untuk hajatan itu; Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya, Trunojoyo dan Api di Perbatasan karya Sosilomurti.
Itu terjadi 51 tahun yang lalu ketika penonton Madura mengaji konflik kelas sosial di Bali melalui percakapan yang mengaduk-aduk perasaan antara Gusti Biang dengan Wayan, juga kisah cinta yang rumit antara Nyoman dengan Ngurah dalam drama Putu Wijaya tersebut. Sri W. Dadari mencatat pertemuan dengan tamu Madura itu dan mengumumkannya di majalah Minggu Pagi, Nomor 06, Tahun XIX, 8 Mei 1966. Sayang sekali Sri tidak menyebut nama dua orang itu di dalam tulisannya sehingga sulit bagi saya melacak keberadaan mereka sekarang.
Apa yang dilakukan oleh seniman diaspora Madura tersebut adalah sepotong ilustrasi tentang bagaimana iklim teater di daerah tidak hanya dapat dijelaskan melalui kerangka jejaring kultural yang menghubungkan seniman lintas daerah dengan berbagai isu yang melatarinya, melainkan juga bisa dilihat melalui logika “migrasi” yang berlangsung di Indonesia.
Migrasi
Secara umum kita bisa melihat bahwa migrasi sebagai gejala sosial-ekonomi terjadi akibat pola pembangunan yang bersifat sentralistik dan didominasi oleh pemerintah pusat terutama ketika Orde Baru berkuasa. Kesenjangan pun terjadi, pembangunan tidak seimbang antara pedesaan dan perkotaan. Belum lagi terbatasnya peluang kerja dan struktur sumber daya ekonomi yang tidak beragam, keterbatasan pendidikan dan keterampilan, serta peralatan dan modal membuat migrasi tak bisa dihindarkan. Dalam konteks ini, menjadi relevan karena Madura memiliki istilah sendiri yang merujuk pada migrasi sebagai suatu proses perpindahan ke tanah rantau yang disebut onggha (naik/merantau).
Sementara Jawa sebagai daerah tujuan utama migran karena pulau ini merupakan pusat pemerintahan, lalu lintas perekonomian dan pendidikan. Hal ini turut berpengaruh pada pembangunan di wilayah kebudayaan yang acap ditafsir oleh pemerintah sebagai kesenian dengan mendirikan infrastruktur seperti gedung pertunjukan atau lembaga kebudayaan lainnya, sekalipun keberadaannya sangat politis, kesenian disentralisasi untuk memudahkan kontrol sosial atas seniman, terutama ketika Orde Baru berkuasa.
Antara tahun 50-an hingga 60-an kita bisa melihat penanda-penanda penting bagi Teater Indonesia muncul di Jawa. Mulai dari berdirinya Akademi Drama dan Film (ADRAFI) di Jogja (1954) dan Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI) di Jakarta (1955), hingga gubernur Ali Sadikin meresmikan Taman Ismail Marzuki (TIM) pada tahun 1968 dan pada tahun itu pula Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) turut lahir.
Pengaruh
Kenyataan bahwa pergeseran pusat kehidupan sosial-ekonomi rakyat Indonesia dari desa ke kota dan bagaimana jejaring kultural bekerja di dalamnya juga pernah disinggung Asrul Sani dalam sepotong esainya Teater Modern Indonesia: Konsepsi dan Orientasi (Singgalang, 1 September 1986). Asrul bahkan menyusur bagaimana kota sebagai medan interaksi berbagai kebudayaan yang dibawa oleh para imigran dan hal itu turut memberi pengaruh terhadap konsepsi dan orientasi kesenian kita.
Dalam konteks Teater Indonesia yang berlangsung di Jawa dan pengaruhnya terhadap perkembangan teater modern di Madura bisa dijelaskan dari lintasan berikut: dua tahun selepas Malam Jahanam karya Motinggo Busye memenangkan Sayembara Naskah Drama yang diselenggarakan oleh Departemen PP dan K pada tahun 1958, seniman-seniman Madura di bawah kelompok ARTIS NATURA memainkan naskah tersebut selama dua malam (15-16 Januari 1960), lalu digenapi dengan ceramah sang pemilik naskah yang hadir ke Pamekasan.
Ceramah Motinggo Busye adalah satu penanda penting sebab ia tidak hanya berbicara tentang naskah dramanya dan memberi evaluasi terhadap pementasan kelompok itu, tetapi ia juga menanamkan pemahaman bagaimana sebuah pertunjukan dibuat secara profesional yang meliputi pembagian kerja antar seniman terlibat seperti sutradara, aktor, penata lampu, penata musik, dan termasuk wilayah keproduksian.
Kerja-kerja yang tertata sebagaimana dikatakan Busye memeroleh buahnya ketika pagelaran bertajuk “Festival Drama-Arena se-Madura” diselenggarakan pada tahun 1964 di Pamekasan. Festival tersebut menampilkan dua puluh repertoar dengan tiga juri dari Jogjakarta. Itu momen menggembirakan bagi kehidupan teater modern di Tanah Garam. Kita bisa menyimak catatan salah satu juri bernama Sosilomurti berikut ini:
Satu hal yang menarik dalam penyelenggaraan ini ialah betapa gigihnya panitia untuk mengusahakan kelangsungan festival ini sampai sukses. Pak Husein, Pak Djamal, Pak Saifudin, dan Pak Djoko, keempatnya menulangpunggungi penyelenggaraan ini sampai selesai. Sampai-sampai kantor karisedenan sebentar saja disulap jadi pusat kegiatan festival drama (saya kira satu-satunya karisidenan di negeri kita yang banyak membantu kegiatan kesenian adalah Madura ini). Apalagi, setelah saya bertemu dengan rekan-rekan Sumenep, Sampang, dan Bangkalan, semuanya mengakui kebijaksanaan pejabat setempat dalam membantu terselenggaranya kegiatan kesenian yang tak sedikit artinya bagi perkembangan sejarah teater di negeri ini. Aku jadi terharu bila melihat betapa gigihnya rekan-rekan kita itu ingin menyelamatkan dan mensukseskan dramanya masing-masing untuk mengikuti festival ini. Transportasi dan akomodasi mndapat bantuan dari isntansi-instansi setempat. Kerjasama inilah yang memberikan optimisme bagi perkembangan kesenian di Madura nanti. (Majalah Minggu Pagi, No. 44 Tahun XVI, 2 Februari 1964)
Catatan tersebut tidak hanya memberi gambaran tentang iklim teater di Madura pada saat itu, melainkan juga bagaimana hal itu menjadi akumulasi sejarah yang turut membentuk kehidupan teater pada masa sesudahnya. Dan pada 1973 buah berkah jatuh lagi ketika pimpinan Teater Alam Jogjakarta Azwar AN melibatkan Madura sebagai salah satu peserta dalam “Jambore Teater se-Jawa-Madura”, berdampingan dengan seniman-seniman dari Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang (Angkatan Bersenjata, 19 Mei 1973).
Itu periode yang menyenangkan bagi kehidupan teater di bumi Karapan Sapi, meskipun perkembangannya relatif lebih lambat ketimbang kota-kota lain akibat pola pembangunan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sampai sekarang Madura memang tidak punya gedung pertunjukan yang representatif, tetapi hal itu bukan masalah lagi karena seturut perkembangan seni pertunjukan di belahan dunia lain yang tidak lagi menggunakan gedung pertunjukan sebagai satu-satunya tempat presentasi karya, seniman-seniman muda Madura generasi kini pun menciptakan jejaring kulturalnya berkat media internet dan membuat ruang-ruang alternatif sendiri untuk projek artistiknya.